Thursday, August 5

Basuki Hadimuljono Raih Penghargaan The Best Minister 2020

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meraih penghargaan “The Best Minister 2020” di ajang CNBC Indonesia Award 2020.

Apresiasi dari CNBC Indonesia ini diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Sudirman pada malam Penganugerahan CNBC Indonesia Award 2020 bertema “Menyongsong Bangkitnya Ekonomi Indonesia 2021” di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Kamis, (10/12/2020).

Dalam kajian dari Tim Riset CNBC Indonesia, nyaris seperempat dari pembentuk kue ekonomi nasional kini berada di pundak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang menjalankan tugas dan kebijakan keseharian mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Di antara pejabat setingkat menteri lainnya di dalam pemerintahan Jokowi, Menteri Basuki bisa dibilang sebagai “menteri senior” karena selama dua periode berturut-turut dia mendamping Presiden Jokowi untuk meramu, menjalankan, dan mengawal kebijakan infrastruktur.

Sektor ini memang dikenal sebagai sektor yang vital karena memiliki efek berantai (multiplier effect) yang besar terhadap sektor lainnya. Sektor properti saja, menurut data Kementerian Perindustrian memiliki lebih dari 175 industri pendukung seperti besi dan baja, aluminium, pipa, semen, bata, genteng, kaca, keramik, cat, furnitur, kayu, alat rumah tangga, hingga alat listrik.

Sektor konstruksi, yang tidak bisa dipisahkan dari sektor properti, juga merupakan industri yang padat karya. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor properti secara tidak langsung mendorong produktivitas nasional, dengan mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Di kala pandemi menyerang, yang menekan konsumsi masyarakat (rumah tangga), ekspor, dan investasi, maka satu-satunya pos pembentuk PDB (dari sisi pengeluaran) yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi adalah belanja APBN.

Jika bicara belanja konsumtif yang habis sekali pakai dan menggenjot PDB satu tahun, maka belanja sosial pemacunya. Namun jika bicara belanja produktif maka belanja infrastruktur jawabannya. Dari total anggaran APBN Kementerian PUPR, 85% di antaranya merupakan belanja modal yang memacu perekonomian jangka panjang.

Tahun ini, anggaran Kementerian PUPR dipangkas akibat pandemi, dari Rp 120 triliun menjadi Rp 75,6 triliun. Ditambah pinjaman/hibah luar negeri Rp 10,5 triliun dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1,7 triliun, total anggaran PUPR menjadi Rp 87,8 triliun.

Anggaran Dipangkas, Serapan Digenjot
Meski menghadapi pandemi, Menteri Basuki terus berupaya mendorong penyerapan anggaran, guna membantu menstimulasi perekonoman. Data terbaru hingga 14 November 2020, serapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 72,9% atau Rp 64,1 triliun, dengan realisasi fisik 74,8%.

Meski tergolong rendah, secara tahunan serapan anggaran tersebut terhitung lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, tatkala realisasi anggaran kementerian PUPR baru sebesar 68,61% dengan realisasi fisik 65,32%.

“Kalau dibandingkan 2019 memang jauh lebih besar tahun ini. Diharapkan, akhir tahun nanti serapan mencapai 97% atau Rp 85,386 triliun rupiah,” ujar Basuki di hadapan Komisi V DPR, pada Senin (16/11).

Dia menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi anggaran, dengan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target dan memperhatikan batas waktu. Dengan begitu, rata-rata realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR yang mencapai 89,5% (2015-2018) diharapkan terjaga meski menghadapi pandemi.

“Jadi kami menyisir satu persatu, mana proyek-proyek yang lambat dikurangi, dipindahkan pada proyek yang membutuhkan anggaran karena progres lebih cepat. Ini membutuhkan revisi-revisi DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran] yang lebih cepat,” tuturnya.

Tidak berhenti di sana, dia juga memastikan penyelesaian kegiatan padat karya dan anggaran program penanggulangan Covid-19 bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini penting dijalankan di tengah krisis pandemi yang memukul penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, konstruksi dan pendukung infrastruktur, merupakan sektor yang padat karya. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor ini bakal mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Data Kementerian Keuangan per 11 November menyebutkan ada 2,2 juta tenaga kerja dalam proyek padat karya tersebut.

Dari ikhtiar Menteri Basuki di tengah krisis pandemi, Indonesia tahun ini (hingga Oktober) memiliki 171,9 kilometer jalan tol baru, 4,5 kilometer jembatan, 122 kilometer rel kereta, 280,8 kilometer jaringan irigasi, 129.055 titik jaringan gas, dan 45 waduk baru yang segera beroperasi.

[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)