Monday, November 30

Pertengkaran Prabowo ke AS: Isu Pembatasan Visa dan Incar F-35

Jakarta, CNBC Indonesia kepala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat mulai Kamis (15/10/2020) hingga Senin (19/10/2020) mendatang. Satu diantara isu yang akan dibahas di dalam pertemuan adalah alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun, tidak seperti kunjungan kerja ke sejumlah negara, kunjungan Prabowo kali ini menjadi sorotan banyak pihak. Paham, sudah 20 tahun Ketua Umum Partai Gerindra itu dilarang masuk AS.

Amnesty International dan pegiat hak asasi bani adam (HAM) lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang telah memberikan visa kepada Prabowo.


“Keputusan Departemen Luar Kampung baru-baru ini untuk mencabut kekangan terhadap Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada, ” ujar Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS Joanne Lin seperti dikutip Reuters.

Hal senada disampaikan Senator Patrick Leahy. Ia mengutuk keputusan Trump dan mengatakan Prabowo “tidak menutup syarat untuk memasuki negara tersebut. ”

Meski mendapat kecaman keras dari dalam negerinya sendiri, toh Prabowo tetap menginjakkan kakinya juga di negeri Pakcik Sam itu. Ia mendapat seruan langsung dari Menhan AS Mark Esper.

Seorang pejabat senior pertahanan AS membela kesimpulan Esper mengundang Prabowo.

“Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk dari Presiden Indonesia yang telah dua kali terbatas, negara demokrasi terbesar ketiga pada dunia, ” ujar pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim itu.

“Dia adalah teman kita, dari kemitraan yang betul penting, dan penting bagi kita untuk memperlakukannya sebagai mitra, ” lanjutnya.

Salah mulia isu yang akan dibahas dalam pertemuan adalah alat utama bentuk persenjataan (alutsista). Reuters menulis bahwa pemerintah AS akan mengingatkan lagi agar Indonesia tidak membeli jet tempur dari Rusia, dalam situasi ini Sukhoi Su-35. Sebab, Indonesia bisa dijatuhi sanksi yang tertuang dalam US Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Salah satu wish list Prabowo merupakan rencana membeli jet tempur F-35. Kendati demikian, sumber Reuters dengan berbicara dalam kondisi anonim, tidak terlalu optimistik.

“Sejujurnya, kami tidak banyak berharap, ” kata satu diantara pejabat pemerintah itu.

Sadar kepergian Prabowo ke AS menjadi kontroversi, Eksekutif Jenderal Kerja Sama Multilateral Departemen Luar Negeri (Kemlu) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kunjungan Prabowo ke AS tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, Prabowo berkunjung ke AS sebagai menteri pertahanan RI atau cabang negara yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Indonesia.

“Siapapun yang berkunjung dalam daya resmi yang dikirim oleh negara dengan adanya credential , saya rasa itu merupakan perwakilan dari negara. Itu ialah simbol embodiment dari negara, ” sirih Febrian dalam konferensi pers maya, Jumat (16/10/2020).

“Siapa saja orangnya itu adalah sah prerogatif negara untuk memberikan kehormatan kepada kunjungan official yang dilakukan, ” lanjutnya.

Febrian serupa mengatakan tiap individu yang mengabulkan kunjungan kenegaraan bukan lagi mewakili personalnya, melainkan mewakili negara.

“Kalau sudah di- acknowledge (diberi tahu) ini adalah delegasi Indonesia, pada konteks multilateral, tidak bisa teristimewa diutak-atik karena itu adalah hak prerogatif negara menyematkan status, ” paparnya.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)