Wednesday, October 28

Uang Muka 0% Mobil Motor Telah Berlaku, Pajak 0% Kapan?

Jakarta, CNBC Indonesia – Mulai 1 Oktober 2020 lalu kebijakan Bank Nusantara untuk membebaskan uang muka (down payment/DP) sejumlah kendaraan menjadi 0% sudah mulai diberlakukan. Uang membuang 0% ini diberlakukan untuk mobil dan motor yang berwawasan dunia.

Kebijakan ini diterapkan BI ditujukan untuk menjaga dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembebasan DP untuk Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Ke-2 atas PBI No. 20/8/2018 mengenai Rasio LTV untuk Kredit Kekayaan, Rasio FTV untuk Pembiayaan Kekayaan, dan Uang Muka untuk Nama atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).


“Kebijakan penyesuaian batasan kecil uang muka (down payment) bagi kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dikerjakan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah risiko nilai atau pembiayaan yang terjaga, memerosokkan fungsi intermediasi perbankan yang sebanding dan berkualitas, serta sebagai cara untuk mendukung ekonomi berwawasan dunia (green economy), ” kata Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Komunikasi BI dalam keterangannya.

Hal tersebut sebelumnya telah diputuskan dalam Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Agustus 2020. Ditekankan bahwa penerapan kebijakan ini kudu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun yang dimaksud secara kendaraan berwawasan lingkungan adalah instrumen bermotor listrik berbasis baterai sama dengan dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan rencana kendaraan bermotor listrik berbasis aki (battery electric vehicle) untuk pemindahan jalan.

Namun sayangnya penerapan kebijakannya ini tak disambut dengan positif oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Sekretaris Jenderal Gaikindo Erat Kumara mengatakan kalangan industri menghargai kebijakan dilakukan tanpa mempertimbangkan pikiran masyarakat terhadap kendaraan listrik. Real, tingkat permintaan untuk kendaraan bersahaja belum sepenuhnya membaik.

“Kita belum tahu ya, karena mobil listrik 0% dan sebagainya ya ini yang nentuin pasar bukan industri. Jadi betul-betul pasar. Nanti apa ada demand minatnya. Karena nggak semata-mata DP akan tetapi infrastrukturnya gimana? Kenyamanan mereka gimana? Itu sangat berpengaruh, ” cakap Kukuh kepada CNBC Indonesia pasar ini.

Dia melahirkan, minat masyarakat terhadap kendaraan tersebut juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk kendaraan jenis tersebut.

Kukuh melanjutkan, jika tujuan menurunkan DP mobil listrik agar masyarakat mampu, oleh karena itu bisa dibilang salah sasaran. Pokok, mereka yang menggunakan mobil itu didominasi oleh masyarakat berpenghasilan agung yang lebih mengutamakan kenyamanan pada berkendara, bukan harga.

Namun demikian, perlu diketahui dalam pasaran Indonesia, kendaraan jenis ini ada berbagai macam, ada dengan masih memakai teknologi hybrid serta memakai baterai penuh. Berikut kurang mobil dan motor berbasis listrik/baterai yang sudah dipasarkan di Indonesia.

Mobil Listrik

  • Tesla Model X 75D A/T
  • BYD E6 A/T
  • BMW i3s BEV
  • BMW i8 Hybrid
  • Mitsubishi Outlander PHEV
  • Toyota Camry Hybrid
  • Toyota C-HR Hybrid
  • Toyota Alphard Hybrid
  • Toyota GR Supra
  • Suzuki Ertiga Hybrid
  • Nissan X-Trail Hybrid
  • Nissan Leaf
  • Nissan Kicks e-POWER
  • Lexus LS500 Hybrid
  • Renault Twizy BEV
  • Mercedes-Benz E300 eAMG Line PhEV Rp2, 139 miliar
  • Hyundai Ioniq EV

Sepeda motor listrik

  • Honda PCX Hybrid
  • Viar Q1
  • Viar E-Cross
  • Selis
  • Gesits

Selain kebijakan uang muka 0%, pelaku pasar dan masyarakat juga sedang menanti realisasi wacana pajak 0% untuk pembelian kendaraan baru. Kebijakan ini dianggap bisa merangsa  penjualan kendaraan serta mendorong ekonomi kembali bergerak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih mengkalkulasi, apa dampak yang bisa berlaku jika pembebasan pajak pada pembelian mobil baru diterapkan.

Selain terhadap dampak ekonomi, Febrio mengaku pihaknya juga sedang membagi seberapa besar kebijakan pembebasan retribusi pembelian mobil ini bisa berdampak pada penjualan mobil itu tunggal.

“PPnBM mobil sedang belum. Masih dihitung, kita lihat sudut pandanganya, berapa besar yang kita berikan. Lalu seberapa gede ini bisa dorong pembelian mobil lalu seberapa besar dampak ke menahan koreksi pertumbuhan PDB [Produk Domestik Bruto], ” jelas Febrio di video conference, Kamis (1/10/2020).

“Kita masih terus pelajari, belum bisa umumkan. Kalau telah selesai kita kaji, kita umumkan tentang itu, ” kata Febrio melanjutkan.

(roy/roy)