Wednesday, October 28

Posisi Perawatan BPJS Kesehatan Bakal Disamaratakan, Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemberlakuan kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan bakal berlaku di awal 2021 mendatang. Rencananya, penerapannya akan dilakukan secara bertahap had akhir 2022.

Carik Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, kelas standar akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Tidak Penerima Upah (PBPU) atau Tidak Pekerja (BP). Dengan demikian, seluruh peserta nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

“Pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas kaki bisa kami terapkan bertahap, ” ujar Oscar, seperti dikutip Minggu (20/09/2020).


Perumusan petunjuk kelas standar ini, kata dia, ada di bawah koordinasi Badan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN pun melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan perhimpunan rumah sakit.

“Perumusan meliputi konsep dan kriteria status standar yang akan diberlakukan di JKN, ” ujar Oscar.

Ia menjelaskan, pada Januari-September 2020, seluruh pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar.

Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut meliputi pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes.

Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir, implementasi berangsur-angsur mulai awal 2021 hingga simpulan 2022.

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terpaut. Misalnya, ketersediaan tempat tidur dalam RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana serta prasarana di RS.

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tarikh 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Agunan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terpaut, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Garansi Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan tubuh (KDK) dan rawat inap posisi standar paling lambat Desember 2020.

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun status demi menghindari membayar lebih mahal.

Dalam kesempatan dengan sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menyatakan, berdasarkan pantauan Dewas BPJS Kesehatan, kualitas ruang rawat inap posisi 1, 2, dan 3 di berbagai daerah pun masih belum setara di setiap kelasnya.

Chairul pun mempertanyakan rencana kelas standar yang kemudian bakal diimplementasikan. Dia menilai masih penuh pihak fasilitas kesehatan dan kelompok umum yang belum memahami konsep kelas standar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian jika penerapannya hendak dilakukan mulai tahun depan.

“Di lapangan, kelas 1, 2, 3 juga enggak standar. Implementasi di lapangan perlu dikerjakan satu evaluasi yang jelas, ” ujar Chairul.

“Dewan Pengawas melihat perlu ada lupa satu informasi yang jelas. Oleh karena itu, [penjelasan] kelas standar harus melalui kepala pintu, jangan semua orang berbahasa KDK. KDK itu biar Kemenkes  (yang berbicara), kelas standar itu DJSN, ” lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC]
(wia)