Wednesday, October 28

Patokan Dirombak, Luhut: Independensi BI Tidak akan Diganggu!

Jakarta, CNBC Indonesia – Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan gamblang bicara soal reformasi sistem keuangan yang saat ini sedang difinalisasi pemerintah. Reformasi sistem keuangan ini digulirkan melalui sebuah Perppu [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang].

Luhut bercerita adanya reformasi sistem keuangan ini berangkat dari krisis yang tengah mendera Indonesia dari daerah kesehatan yang bisa mengarah ke sektor ekonomi. Adanya aturan dengan tak sempurna bisa akibatkan mengerikan.

“Ini Presiden minta tahu semua. Tanpa hilangkan Independensi BI. Yang diberitakan Dewan Moneter aku pastikan tidak ada itu. ” Luhut Pandjaitan

“Ini kita bisa tahu bahwa memang dalam keadaan genting ada ketidakpasan Peraturan Perundang-undangan ke-3 institusi BI [Bank Indonesia], LPS [Lembaga Penjamin Simpanan] maupun OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. ”

“Ini Presiden minta melihat seluruh. Tanpa hilangkan Independensi BI. Dengan diberitakan Dewan Moneter saya pastikan tidak ada itu. ”

Demikian diungkapkan Luhut dalam Kuliah Umum bersama FEB UI semalam, Jumat (19/9/2020).

Menurut Luhut, independensi BI tentu tidak akan diganggu-ganggu pemerintah. Namun ada catatan tambahan kewenangan.

“Yang kita ingin itu tugas pokoknya tidak hanya urus inflasi tapi lapangan kerja bagaikan di UK dan central bank lain, ” katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, pembaruan sistem keuangan memang tengah dikaji. Kajian ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan sektor keuangan saat ini dan asesmen forward looking, termasuk merujuk pada hasil evaluasi simulasi pencegahan dan penanganan krisis dengan dilakukan secara berkala oleh Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kami lakukan simulasi pada konteks KSSK dalam identifikasi & melihat faktor-faktor atau hal-hal dengan bisa diidentifikasikan dalam rangka perbaiki Stabilitas sistem keuangan, ” ujar Sri Mulyani secara virtual, Jumat (4/9/2020).

Lanjutnya, setidaknya ada 5 usulan penguatan uraian yang dilakukan pemerintah, yakni:

1. Penguatan di bagian basis data dan informasi melekat antar lembaga, termasuk koordinasi mengiringi lembaga dalam pengkinian, rekonsiliasi, mengikuti verifikasi secara lebih intens. Desain ini juga sebagai bentuk metode check and balances antar lembaga. Basis data dan informasi itu mendukung lembaga dalam melakukan analisis/identifikasi potensi permasalahan di sektor jasa keuangan secara lebih akurat dan lebih dini.

2. Apabila ditemukan indikasi permasalahan, bakal dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama yang akan menjadi dasar bagi lembaga untuk menentukan langkah antisipatif penanganan permasalahan berikutnya. Pemeriksaan & evaluasi bersama tersebut dibarengi secara penguatan koordinasi antar pengawas zona keuangan untuk mengawasi dan melakukan penegakan peraturan yang bersifat koordinatif baik antar sektor maupun mengiringi instrumen.

Terkait pengukuhan koordinasi sedang dikaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi termasuk pengintegrasian pengaturan mikro-makro prudensial. Indonesia pernah menerapkan sistem dimana otoritas pengawas bank dan otoritas moneter beruang dalam satu atap, serta bentuk yang terpisah seperti saat tersebut. Masing-masing sistem memiliki kelebihan & kekurangan yang perlu dikaji dengan lebih hati-hati dalam rangka menguatkan sistem pengawasan perbankan.

3. Penguatan juga dilakukan di sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedang dikaji penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Bank yang membutuhkan dukungan likuiditas, misalnya pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka hina syariah (PLJPS) oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.

4. Penguatan juga dilakukan di sisi posisi LPS, dari sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal ini LPS bisa melakukan early intervention, termasuk dengan penempatan dana.

5. Penguatan dari sisi pengambilan kesimpulan juga menjadi bagian dari benih kajian, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan untuk anggota KSSK dalam mengambil kesimpulan. Dengan penguatan tersebut diharapkan unit kebijakan dan instrumen yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi serta menangani permasalahan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.



[Gambas:Video CNBC]
(dru)