Thursday, September 24

Sri Mulyani Bicara Jurus Hindari Resesi dan Kekuatan RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak negara masuk ke jurang resesi. Indonesia pun tersedia di ambang jurang resesi karena perekonomian yang sangat tertekan terutama pada kuartal II-2020 yang tercatat minus 5, 32%.

Ini adalah catatan perekonomian Nusantara teranjlok dalam 10 tahun terakhir yang selalu tumbuh positif di sekitar 5%. Untuk menghindari Indonesia masuk ke jurang resesi, maka perekonomian di kuartal III harus bisa kembali ke zona tentu meski sulit.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia masih mempunyai periode 1, 5 bulan di kuartal III ini dan semua gawai kebijakan akan dilakukan untuk memerosokkan perekonomian ke arah netral atau setidaknya bisa capai 0%.

“Masih ada 1, 5 bulan dan pemerintah akan gunakan semua instrumen untuk terus menggembala pemulihan atau pembalikan ekonomi ke arah positif, ” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, meski tertekan cukup dalam, tapi perekonomian Indonesia bertambah baik dari negara lainnya yang sama-sama terkena Covid-19. Di mana, perekonomian Indonesia terkontraksi masih single digit sedangkan negara lainnya double digit.

Ia mencontohkan seperti Singapura yang minus 13%, Malaysia 17% dan Thailand 12% serta yang terdalam adalah Spanyol yang minus hingga 22% dalam kuartal II-2020.

Laksana apa kondisi ekonomi secara keseluruhan menurut Sri Mulyani? Apakah Nusantara akan masuk jurang krisis?

Simak wawancara lengkap Sri Mulyani Indrawati dalam program Squawk Box CNBC Indonesia TV bergandengan Erwin Suryabrata.

Beserta Petikannya:

Barang apa kabar ekonomi RI di kuartal III?

Kita sedang di dalam pandemi Covid-19, seluruh negara mencoba untuk menanganinya dengan berbagai aspek kesehatan, baik dan ekonominya. Kalau dari aspek kesehatan kita melihat banyak negara yang tadinya ditutup kemudian balik melakukan pembukaan aktivitas di Juni, Juli dan ada juga yang mengalami second wave atau menjelma lagi kasus seperti New Zealand yang sangat disiplin kemudian mengalami kasus baru dan mereka merapatkan lagi. Situasi ini memang yang menjadi faktor utama penentuan kesibukan sosial ekonomi dari suatu negara termasuk di Indonesia.

Sebab karena itu di dalam kuartal III kita berharap titik pulih itu mulai terlihat. Sri Mulyani

Kalau kita lihat di Indonesia kuartal kedua kita hadapi tantangan karena memang begitu pandemi Covid diumumkan pada pertengahan Maret, oleh sebab itu langkah-langkah secara cukup drastis pertama di zona-zona merah, itu menyusun perekonomian terkontraksi yang cukup dalam. Dan oleh karena itu di dalam kuartal kedua kemarin kita mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 5, 3%. Nah kalau dilihat dibanding komposisinya, pertumbuhan negatif yang lulus dalam ada di sektor konsumsi yaitu negatif 5, 6%, investasi minus 8, 6% dan ekspor dan impor memang pada 2019 waktu ekonomi dunia melemah dasar sudah kontraksi sepanjang tahun, oleh karena itu tahun ini mungkin masih melangsungkan situasi kontraksi meskipun perkuartal bervariasi. Di kuartal kedua kemarin mendarat cukup dalam yaitu minus 11, 7% untuk ekspor dan impor minus 17%.

Zona kalau kita lihat di kuartal III, mencoba untuk melihat kuartal ketiga itu sebagai titik balik dari kegiatan ekonomi tanpa mengorbankan apa yang disebut Covid 19 sendiri. Maka untuk bisa sampai suatu titik balik memang tersedia beberapa aktivitas ekonomi kembali dibuka seperti banyak kantor-kantor sudah sebagian buka, separuh WFH dan setengah WFO, kemudian pusat perdagangan mall mulai dibuka. Kegiatan-kegiatan seperti tersebut yang ada turunannya ke konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah & kita harapkan ke investasi.

Oleh karena itu pada dalam kuartal III kita berniat titik balik itu mulai terlihat. Memang di Juni titik balik dari pemburukan April, Mei terlihat terutama pada rekaman google mobility indeksnya yang sekarang meningkat, meskipun masih di bawah normal, baseline minus 12, tp itu bertambah baik dari waktu kondisi Mei minus 24%.

Dari sisi lain, dari kegiatan dengan terekam oleh penerimaan perpajakan berangkat terlihat, perdagangan besar dan satuan dan beberapa industri terutama sasaran dan minuman, itu juga tunjukan sesuatu yang positif. Oleh sebab itu, kuartal III memang kita tantangannya bagaimana kita jaga paksa pembalikan itu yang mulai tampak pada bulan Juni. Rekaman yang kita lihat di bulan Juli memang menunjukkan signal mix, mulia sisi ada pembalikan terus berlaku dan di sisi lain mulai menunjukkan flat lagi. Nah tersebut yang saya sampaikan, bahwa kita melihat pembalikan arah ekonomi menuju positif masih sangat dini dan kaku. Kenapa itu terjadi? karena memang walaupun kegiatan mobilitas klub mulai meningkat dibandingkan bulan April dan Mei, namun mobilitas itu tidak langsung diterjemahkan ke kegiatan konsumsi maupun investasi.

Konsumsi masih tertahan, kalau kita lihat di berbagai mall, jadi jumlah yang hadir tidak selalu terjemahannya jumlah yang membeli. Serta juga kalau kita lihat daripada kegiatan-kegiatan sektor produksi seperti manufaktur, kemudian transportasi dan pergudangan, itu mereka masih cukup alami lagu meski lebih baik dari kuartal II.

Kuartal ketiga kita masih memiliki waktu 1, 5 bulan, pemerintah akan memakai semua instrumen yang dimiliki untuk terus menjaga pemulihan atau pembalikan arah ekonomi kita menuju nyata. Bagaimana caranya? kita tentu langgeng fokus dari sisi kesehatan, seluruh resource yang dimiliki namun dengan lebih penting adalah langkah-langkah policynya. Karena dari sisi kesehatan peraturan pakai masker dan mencari pedoman untuk vaksinasi.

Kalau non kesehatan, bantuan sosial kita perluas. Selama ini 20 juta masyarakat dari PKH dan sembako maka akan ditambah 9 juta lagi menjadi 29 juta anak yang dapat mulai dari BLT, transfer cash maupun sembako. Kita masih menambah lagi sekitar 11 juta di daerah pedesaan & sekarang Presiden tambahkan bantuan pemimpin. Ini kepada UMKM semi kaya usaha di keluarga. Itu tersedia sekitar 9 juta ditargetkan, tambah pemerintah memberikan tambahan bantuan untuk mereka anggota BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan tambahan cash untuk dengan pendapatannya di bawah Rp 5 juta. Ini semua adalah bansos yang diperluas antara yang pure sosial sampai bantuan yang baik produktif.

Nah sebab sektor UMKM sendiri, pemerintah berikan bantuan dalam bentuk subsidi bunga, kredit modal kerja. Kita meminta Rp 130 T untuk disalurkan ke usaha kecil menengah berlebih korporasi total menjadi Rp 172T atau Rp 180 T. Itu adalah kredit yang diharapkan mampu disalurkan. Itu kita harapkan memajukan sisi produksi maupun konsumsinya. Oleh sebab itu kita berharap kuartal ketiga tersebut dengan berbagai instrumen pemerintah reversi ekonomi bisa dipertahankan dna apalagi diakselerasi. Sehingga overall ekonomi bisa mendekati netral.

Untuk menjaga bintik balik, masih perlu program tambahan untuk bisa speed up pemulihan?

Kita dibanding sisi pemerintah melakukan atau ancangan kita terutama untuk sisi baik dan ekonomi adalah sifatnya bentuk, karena kita lihat semua policy itu yang kita pikirkan bisa jalan, dalam situasi pandemi kadang-kadang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Jadi tadi misalnya seperti delivery tadi, cash transfer barang kala bisa dilakukan kalau kita punya nama, alamat dan nomor account dan data base seperti ini masih disusun oleh pemerintah, pertama untuk masyarakat yang membutuhkan tadi, yang disebut 20 juta terbawah plus 9 juta jadi 29 juta.

Di pedesaan kita masih juga perlu tambahan data base mereka, by name, by address dan by account number. Kalau untuk UMKM pula lebih menantang. Kita kalau bicara UMKM kalau bicara populasi mampu sampai 64 juta. Namun dengan benar-benar datanya dimiliki oleh negeri ada nama, unit usahanya dimana lokasinya, dan kalau dalam kejadian ini account number, itu masih sangat sedikit yang datanya itu komplit.

Kita punya seperti di BRI yang account dibawah 2 juta, kita memiliki di BNI, kita punya pada PMN yaitu para ibu-ibu dengan punya usaha kecil mikro, kita punya di PIP ultra mikro, jadi uMi, Mekar, Pegadaian itu semuanya totalnya bisa mencapai 8 juta plus 4 juta, 10 juta plus di BRI serta BNI. Maka total populasi segenap kita bisa lihat kalau lengkap ada nama, alamat sekitar 15 jutaan. Namun itu bisa aja overlap ditambah kredit usaha kaum dan dalam hal ini kira-kira 5-6 juta. Kalau kita combain semua kita bisa ada policy lebih target.

Situasi covid ini selalu menahan kita karena pendekatan fisik tidak bisa, mobilitas menjadi terhalang karena adanya tantangan covid tadi. Oleh sebab itu desain policy nya tetap kita buat fleksibel. Kemudian inisiatifnya bapak Presiden memberikan bantuan pemimpin produktif itu juga karena bantuan usaha kecil menengah yang kita berikan bantuan dalam bentuk sumbangan bunga dan penangguhan kredit ternyata dampaknya nggak langsung dirasakan & masih banyak prosedur harus dilewati melalui lembaga keuangannya sehingga kita sekarang membalik, oh kita menyerahkan bantuan produktif langsung saja biar mereka langsung mendapatkan bantuan. Itu adalah salah satu contoh.

Kalau bantuan ke umum, listrik umpamanya, tadinya hanya buat 450-900 tapi ternyata industri usaha dan sosial semuanya membutuhkan. Kita tambahkan Rp 3 T untuk mereka mendapatkan keringanan dari dakwaan listrik. Kemudian banyak sekali bagian internet karena sekarang semuanya memakai WFH. Untuk lingkungan pemerintah tunggal kita membuat policy sebagian dari belanja barang yang tidak bisa diserap bisa dialihkan menjadi catu internet bagi pegawai yang WFH.

Untuk mahasiswa serta siswa sekarang sudah diputuskan akan mendapatkan kuota internet tapi tantangannya selalu adalah nama dan targetnya. Namun alokasi anggarannya kita untuk. Ini yang saya sebutkan tadi berbagai langkah dibuat secara fleksibel dengan kemudian melihat dari sisi kesiapan sistemnya. Apakah program itu bisa dieksekusi. Ini lah yang kita harapkan pada kuartal III dan IV akselerasi dan fleksibilitas ini bisa mendorong perekonomian kita ke arah pembalikan yang lebih baik.


Memotret: Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Rapat Paripurna DPR dengan skedul tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Bagian atas RUU tentang P2 APBN TA 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Posisi & daya tahan RI dalam mengantisipasi resesi seberapa kuat?

Kita memiliki kondisi memutar tidak jika dibandingkan antar negara pada Kuartal II, di mana kontraksi ekonomi Indonesia mencapai 5, 3%. Ini tentu sesuatu yang sangat dalam dibandingkan selama 10 tahun terakhir tumbuh di akan 5% tapi jika dibandingkan dengan negara lain yang serupa sama hadapi covid kondisi banyak yang mengambil double digit, ada yang 11%, 17%, yang paling dalam Spanyol 22%, dan negara tetangga Singapura 13%, Malaysia 17% dan Thailand minus 12%. Artinya semua negara hadapi tantangan covid memukul baru konsumsi, Sebab masyarakat tidak teristimewa melakukan aktivitas dan stay at home. Kemudian terkena sisi investasi tergantung berbagai sektor, perdagangan kena duluan, manufaktur PMI dari bervariasi negara merosot sampai di kelas di bawah 30% kemudian mulai recover.

Daya awet ekonomi Indonesia di lihat dalam Kuartal II kontraksi kita nggak sedalam negara lain, maka kita lihat Indonesia masih cukup resilient dibandingkan negara lain yang benar kontraksinya double digit untuk kontraksinya. Artinya dalam hal ini respon pemerintah untuk mendorong terutama dalam kelompok yang bawah yaitu gabungan yang tadi 29 juta ataupun kita sebutnya 40% terbawah sejak keluarga itu, kita sudah tambahkan banyak sekali bantuan.

Sehingga penurunan konsumsi diharapkan pada level itu tidak menghunjam sangat tajam, karena memang itu dalam situasi yang sangat lemah. Menengah atas itu konsumsinya di rumah tapi mereka masih bisa melakukan berbagai kegiatan melalui digital, membeli melalui online dan yang lain-lain jadi pindah ke digital itu terjadi.

Tapi tidak men-subtitute keseluruhan nya sesuai orang yang biasanya pergi kulak kopi atau nongkrong di lepau atau pergi di restoran nonton bioskop itu terjadi dan dengan paling juga terpukul sektor transportasi, entah darat dan udara sebab orang tidak melakukan traveling dan itu berarti hotel restoran atau sektor pariwisata mengalami tekanan.

Kita di dalam hal ini mencoba untuk memformulasikan kecendekiaan melihat dari dua aspek demand side konsumsi kelompok yang kolong yang sangat rapuh namun juga memberikan confidence kepada kelompok Membuang Atas untuk mereka mulai bisa beraktivitas dan konsumsi.

Kemudian sisi investasi makanya kemarin bapak Presiden mengatakan tolong dilihat lagi tidak hanya dari sisi belanja pemerintah tapi juga sebab kegiatan investasi swasta yang kemarin mungkin terhenti karena terjadinya PSBB sekarang mungkin bisa direalisir teristimewa secara bertahap. Ini sama dengan proyek-proyek pemerintah. Proyek Pemerintah menemui perlambatan yang sekarang oleh kira-kira menteri teknis seperti PUPR, transportasi kembali di akselerasi pada Kuartal ketiga dan keempat.

Jadi poin saya adalah kalau dari resources APBN kita 2020 itu sudah mengalokasikan cukup banyak resource untuk mendorong baik bagian demand dan supply berdasarkan zona dan bahkan pemerintah daerah perkakas kita gunakan semua itu yang ada dari insentif pajak datang kita memberikan belanja tambahan sampai dari sektor pembiayaan dan pemindahan dana di perbankan.

Ini artinya kita keroyokan gitu. Nah kita dengan langkah-langkah tersebut berharap tadi daya tahan ekonomi Indonesia itu cukup tetap terjaga walaupun tekanan sekarang ini masih berlangsung terus karena covid membangun belum hilang dan orang masih melihat dari sisi cuma penyebaran bahkan sekarang hampir di seluruh daerah di Indonesia terkena dan yang tadinya merah sudah mau mendekati orange kuning kembali lagi ke merah.

Jakarta, Jawa Timur masih struggle bahkan sekarang juga Jawa Tengah daripada sisi kegiatan ekonomi yang benar berdampak, Jawa Barat jelas tersebut dekat dengan Jakarta.

Jadi kita lihat yang pulau Jawa yang merupakan kontributor bertambah dari 50% dari GDP Nusantara masih sangat apa menghadapi perihal covid masih struggle. Kombinasi bermacam-macam stimulus kita coba untuk bisa memberikan daya tahan.

Posisi pembangunan infrastruktur kita ada di mana?

Kita untuk infrastruktur ialah merupakan salah satu indikator buat menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sehat, karena kemajuan ekonomi pasti akan memunculkan seruan terhadap infrastruktur atau infrastruktur juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu infrastruktur itu seperti pedang dengan dua mata sisi yaitu bagian permintaan dan sisi supply sidenya atau produk lainnya yang sahih dorong produktivitas. Makanya Presiden langsung menenkankan penting mengejar infrastruktur gap di mana Indonesia sebagai negeri kelas menengah memiliki gap benar tinggi.

Alokasi APBN selama tahun 2014 sampai secara 2019 itu terus ditingkatkan untuk bidang infrastruktur.

Buat 2020 karena kondisi pandemic, sungguh kemarin kita melakukan refocusing siap banyak belanja yang di refocus untuk menangani covid.

Saya lihat Menteri PUPR di istimewa dampak yang sangat gembung pada Kuartal II. Sekarang kita catch up lagi dengan katakan, ayo sekarang kita membelanjakan semasa dia masih aman covid.

Jadi infrastruktur tetap akan menjadi arah yang luar pokok penting bagi kita untuk mampu menangani pemulihan ekonomi dan sekaligus meningkatkan produktivitas jangka panjang. Tahun 2020 dan 2021 kita mulai terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Kemarin dalam RAPBN 2021 kita menyampaikan infrastruktur lebih daripada Rp 400 T dan infrastruktur tidak hanya jalan, jalan tol kemudian irigasi air bersih, namun juga yang paling penting ICT, karena kita merasakan betul semasa pandemi ini di mana orang tidak lagi bisa melakukan aksi secara mobilitas fisik maka pergeseran digitalnya masih harus dan harus menjadi substitute yang bisa mengurangi dampak yang luar biasa. Makannya di dalam APBN 2021 kepala menyampaikan ICT merupakan backbone kudu diberikan tambahan untuk anggaran.

Makanya kemarin kita cakap 5 tahun bagaimana supaya konektivitas dari seluruh pelosok Republik Nusantara bisa terjadi. Sekarang ini masih ada 12. 000 lebih desa yang belum terkoneksi dari bagian internet atau dalam hal itu koneksi digital. Kita targetkan dengan bertahap mereka harus bisa, sebanding seperti rasio elektrifikasi sekarang akal konektivitas dari sisi digital atau internet dan itu dilakukan melalui investasi.

Desain mendanai anggaran jika penerimaan retribusi masih kurang kondusif ke depan khususnya efek pandemi?

Kalau dilihat dari sisi penerimaan pajak sampai Juli tersebut kita melihat kondisi dari negeri usaha memang menghadapi situasi dengan tidak mudah. Jadi kita lihat penerimaan pajak untuk PPh 21 karyawan dan PPh 25 wajar kontraksi sampai dengan PPN.

Bahkan meskipun untuk beberapa indikator dan mulai pulih sedang tapi pulihnya tidak langsung tentu. Selain itu memang penerimaan retribusi kita, tidak hanya dari bagian pengumpulannya tapi kita juga menggunakan instrumen pajak untuk memberikan dorongan. Makanya beberapa insentif yang kita berikan diskon untuk pembayaran zaman korporasi kita turun dari 30% menjadi 50%. PPh 21 pekerja kita tanggung pemerintah, PPN-nya dipercepat.

Itu semuanya maksudnya adalah dunia usaha itu pada situasi Covid, mereka juga mendapatkan support dari pemerintah dalam insentif perpajakan tadi. Oleh karena itu penerimaan pajak kita memang merasai kontraksi. Di dalam perpres 72 kita tadinya estimasi kontraksi bakal 10-12%.

Kita tahu memang ini adalah estimasi dengan hati-hati karena, kalau kita menentang sampai dengan bulan Juni benar kontraksinya hanya sekitar 10% serta bulan Juli ternyata kontraksinya tersedia 12, 4%.

Zona kita akan lihat kalau kegiatan ekonomi mulai membaik kita berharap kita tetap menjaga. Dengan arahan pajak yang mengalami penurunan & PNBP kita dari sumber gaya alam minyak turun, royalti, kotor bara turun hanya CPO kecil baik, emas ekspor membaik. Tapi PNBP alami penurunan, sedangkan biaya naik, makanya kita melihat defisit 6, 34% pasti ada konsekuensi ke pembiayaan.

Dengan jalan apa pemerintah melakukan strategi pembiayaan lihat cara kita untuk melakukan. Perdana bersama burden dengan Bank Nusantara karena situasinya sangat tidak pokok extra Ordinary maka yang disebut dengan burden sharing Bank Indonesia. Kita rumuskan secara hati-hati, kita komunikasi baik antara BI dengan kami berjalan luar biasa tertib untuk membahas bersama ini gimana caranya kita menjaga ekonomi dengan bersama-sama dari fiskal, moneter & dari keseluruhan sustainabilitas ekonomi kita. Maka kemudian kita memutuskan prima Bank Indonesia dengan pemerintah akur bahwa bank Indonesia bisa mengikuti dari sisi lelang surat bernilai di pasar primer. Ini menstabilkan sekali, karena kemudian market cakap bahwa ada Bank Indonesia dengan akan bisa menjadi standby buyer untuk kebutuhan defisit pemerintah yang meningkat melalui market mekanisme, itu dianggap fair.

Namun kemudian kita lihat karena belanjanya luar biasa besar dan itu ialah untuk manfaat publik, maka kita mulai merumuskan ada bagian dibanding belanja yang dibiayai oleh BI secara extraordinary yaitu BI melayani Private placement langsung kepada pemerintah dengan suku bunga yang segenap ditanggung oleh BI. Ini merupakan mekanisme yang kita sebut extraordinary dan kita sudah sampaikan ini hanya dilakukan di tahun 2020.

Sebesar Rp 397 triliun yang semuanya untuk program kesehatan, program perlindungan sosial & program untuk membantu sektoral negeri daerah, karena ini yang dianggap core public atau public function. Itu digotong bersama dengan BI melalui mekanisme private placement non-market dan suku bunganya di tangggung BI. Namun ini hanya dikerjakan tahun 2020 karena kami ingin juga mengatakan bahwa seluruh upaya ini tidak mengorbankan disiplin fiskal dan moneter.

Karena ini kenapa penting, Walaupun sungguh berat, namun Indonesia pasti hendak lewat dari covid ini dan dalam masa sesudah covid semua akan melihat Apakah kerangka kebijakan fiskal moneter dan makro kita tetap prudent, tetap sustainable, namun kita tetap support terhadap perbaikan ekonomi.

Inilah dengan kita rumuskan bersama-sama dengan BI, maka komunikasi kita sangat sahih. Untuk 2020 yang suasananya luar biasa extraordinary, exceptional maka dilakukanlah langkah pembiayaan yang sifatnya exceptional. Namun untuk tahun-tahun ke depan disiplin fiskal dan moneter akan terus dijaga bersama.

Umpanya defisit kita yang disampaikan kepada DPR untuk tahun pendahuluan 5, 5% kita sudah tunjukkan sumber dari pendanaanya selain surat berharga yang dikeluarkan melalui market, pinjaman dari bilateral dan multilateral, kita juga tetap akan memelihara atau menggunakan SILPA yang ada atau sumber-sumber yang selama tersebut dimiliki.

BI partisipasinya akan tetap melalui market mekanisme ini adalah salah satu janji untuk menunjukkan transparansi dan disiplin baik di sisi fiskal & moneter nya. Itu penting untuk Indonesia di masa kini dan kedepan.

Mengenai memaksimalkan stabilitas sistem keuangan, apakah perlu reformasi di tubuh pengawas sistem keuangan Indonesia?

Kalau kita hadapi covid19 yang memang ini situasi asing biasa, maka waktu kita meresponnya dengan mengeluarkan Perppu bapak Kepala menyampaikan pada akhir Maret serta diundangkan dan diterima DPR menjadi UU Nomor 2/2020, ini menunjukkan situasi covid luar biasa pengaruhnya, di dalam Perppu ini dilihat atau di address isu sejak sisi dampak covid implikasinya ke APBN keuangan negara yang benar besar.

Seperti dengan tadi kita bahas di segmen sebelumnya dan dari sisi Kemantapan Sistem Keuangan, karena kalau kita lihat dengan adanya covid kesibukan eko masyarakat menurun, korporasi merasai tekanan yang luar biasa, oleh karena itu ini akan merembes kepada sektor keuangan, dan memang terlihat katakanlah kita lihat dari sisi NPL perbankan kita yang sudah menyusun. Tahun lalu bulan Juni barangkali masih di 2, 5% saat ini sudah di atas 3, 1%, dan kalau dilihat dari bagian pertumbuhan kredit, kalau tahun lulus masih di 8-9%, sekarang hanya sampai Juni 1, 4%.

Jadi artinya pengaruh adanya covid ini mempengaruhi ke segenap elemen ekonomi termasuk sektor keuangan. Namun kalau kita lihat CAR dari sektor perbankan kita masih relatif cukup baik meskipun kita tetap waspada.

Zona Langkah-langkah oleh pemerintah, OJK, BI, dan LPS dalam wadah KSSK adalah bagaimana kita tetap memelihara kemungkinan terjadinya atau forward look antisipasi terhadap kondisi covid yang belum selesai ini terhadap ketahanan sektor keuangan, apakah Perbankan, LKNB, termasuk pasar modal.

Beberapa gejolak yang terjadi luar biasa pada April dan mei kemarin seperti terjadinya capital outflow, harga saham jatuh, SBN kita harganya jatuh dalam hal ini yieldnya meningkat, nilai tukar kita mengalami tekanan, itu menunjukan bahwa sebelum indikator ekonomi riilnya itu mengalami dampak, kepanikan sudah pengaruhi sektor keuangan.

Nah dalam situasi ini, kita dengan KSSK melihat, apa nih di dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme kerja serta instrumen policy kita, yang mana yang kemungkinan masih terjadi kerapuhan atau belum penuh kalau sampai terjadi ekonominya menemui tekanan seperti ini dalam masa yang cukup lama.

Kita perkirakan untuk 2020 seperti yang semua orang sampaikan apakah akan ada second wave, apakah kita bisa recover, dan tarikh 2021 sudah ada vaksin atau orang makin normal kegiatannya, nah situasi seperti antisipasi ini kita lakukan dan kita terus perbaiki mekanisme kerja di antara para regulator dan policy maker sektor keuangan.

Tersedia timeframe spesifik reformasi ini sempurna atau sudah berhasil?

Beberapa langkah yang sekarang sudah dilakukan seperti berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 2/2020, LPS diminta untuk bisa melakukan lebih aktif. Tetapi memang kita mengakui bahwa segenap kerangka perundang-undangan ini di situasi sekarang ini semuanya teruji. UU dari LPS sendiri dengan memang dilahirkan jauh sebelum terjadi covid tahun 2004, UU mengenai OJK, UU mengenai BI, UNDANG-UNDANG mengenai PPKSK yaitu mengenai bagaimana SSK, itu semua didesain di dalam situasi normal dan tidak mengantisipasi. Meskipun pernah didesain dalam situasi krisis tapi itu krisis 97-98, dan krisis 2008-2009.

Krisis sekarang nature-nya berbeda dan oleh karena itu implikasinya pula memiliki karakter yang berbeda dengan harus kita tetap terbuka pikirannya, ini dampaknya seperti apa oleh karena itu kita terus melakukan apa ini di dalam UU yang menjadi uzur, dan apa dalam mekanisme jarang OJK, BI, LPS yang belum betul-betul klik atau dalam peristiwa ini bersama-sama apa yang disebut jaring pengaman sektor keuangan.

Karena kalau kita cakap soal sosial masyarakat mengalami lagu pemerintah membuat jaring pengaman sosial, di sektor keuangan kita kudu punya jaring pengaman sektor keuangan. Dan kita memang melihat di dalam konteks ini ada ketidakcukupan atau tidak kesempurnaan dari jaring pengaman ini yang harus kita perbaiki. Maka ada yang sebagian yang melalui MoU, ada dengan memang harus melalui dari modifikasi UU, ini yang kita lakukan identifikasi mengenai peran LPS, peran OJK, peran BI di dalam menjaga SSK bersama KSSK yakni Kementerian Keuangan.

Proyeksi PDB Q3 dan Kedudukan Rupiah hingga akhirusanah dari Kementerian Keuangan?

Kalau kita lihat dari kuartal II, kita melihat rance antara kurang 2% hingga 0%. Karena walaupun mobilitas indek meningkat tapi terjemahannya kedalam kegiatan konsumsi dan investasi belum bisa betul-betul diyakinkan. Makanya tadi saya sebutkan bulan Juli itu indikator recoverynya masih dini dan rapuh. Pertahanannya nanti di Agustus ini yang semua K/L mengakselerasi belanjanya.

Kalau nanti akselerasi belanja dan confident konsumen sudah mulai pulih pertama tadi kelas menengah atas & kontraksi investasi bisa diturunkan, jika sekarang kontraksi lebih dari 5% dan investasi bahkan 8, 6% di kuartal II, kalau seandainya kontraksi investasi bisa lebih diturunkan dan lebih kecil dalam kejadian ini mendekati nol dan konsumsi juga mendekati zona netral yakni nol maka kita bisa meminta Kuartal III bisa mendekati 0%.

Namun ini tentu sangat tergantung confident konsumen, keyakinan untuk bisa melakukan kegiatan. Zona ini yang kita lihat serta total dari keseluruhan kita sedang berharap antara minus 1% datang positif 0, 2%.

Kalau nilai tukar kita menentang selama beberapa waktu yang morat-marit pernah mengalami tekanan terutama April sampai dengan Mei. Tapi saat ini mulai ada akselerasi apresiasi & kita lihat pada level dengan hampir sama dengan dalam Perpres 72 asumsi kita mengenai jumlah tukar dan menurut saya itu masih akan dynamic tergantung situasi globalnya sendiri. Karena apa dengan terjadi AS, RRT serta pemulihan ekonomi global, itu serupa akan mempengaruhi sentimen juga. Tetapi Indonesia akan tetap menjaga fundamentalnya.

[Gambas:Video CNBC]
(dru)