Thursday, October 22

Pengembang Properti Gerah Masalah Tata Kawasan Bikin Pusing

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Dewan Pimpinan Tengah Real Estate Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengeluhkan perkara yang kerap dihadapi oleh para pengembang di berbagai daerah ialah persoalan tata ruang.

Berubahnya rencana pemerintah daerah di tengah jalan dalam pengembangan tempat sangat mengganggu strategi yang telah disiapkan sejak lama. Bahkan masalah tata ruang ini berpotensi menjadi kawasan konflik.

“Permasalahan tata ruang dan pertanahan merupakan permasalahan ketika rencana tata tempat yang berubah setelah izin dikeluarkan. Ini banyak terjadi di semesta Indonesia. Bahkan ada yang keluar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tapi tiba-tiba tata ruang berubah, ” kata Totok dalam diskusi Virtual REI, Kamis (23/07/2020).


Mendapati kasus tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa persoalan itu dasar bisa diselesaikan oleh pemerintah sentral. Dengan menengahi antara pengembang dan pemerintah daerah. Namun, memang memerlukan waktu yang bisa jadi tidak sebentar.

“Kasus bagaikan Pak Totok kemukakan dibawa ke kita, kita beri pertimbangan ajaran, itu dimungkinkan keluar fatwa. Tapi itu perlu administrasi, perlu periode, perlu cek lapangan, konsolidasi dan lain-lain, ” sebutnya.

Sebelum tata ruang di suatu kawasan keluar, yakni dalam kala proses pembuatan, Sofyan meminta para pengembang untuk aktif memberi data. Sehingga, ketika dirasa ada dengan tidak sesuai maka bisa balik ikut berdiskusi. Alhasil, proyek negeri yang dibuat merupakan hasil kontribusi bergabung

“Bahkan belakang saya ingin ajak ke Dirjen Tata Ruang supaya bikin Komite. Nanti ada Komisi Tata Tempat di daerah yang nanti libatkan banyak pihak. Bukan hanya negeri tapi juga Universitas dan stakeholder lain sehingga tata ruang cerminkan betul-betul kondisi yang ideal dengan mendengar semua pihak, ” sahih Sofyan.

[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)