Monday, September 21

BUMN Dapat Rp 143, 6 T, Setoran Dividen Tahun Depan hendak Seret

Jakarta, CNBC Indonesia semrawut DPR RI menyatakan setoran dividen dari perusahaan pelat merah pada negara di tahun depan mau merosot dalam, jauh dari premi dividen tahun ini yang mencapai Rp 49 triliun di pusat dampak pandemi  Covid-19.

Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan tahun depan jumlah dividen akan turun dibanding dengan tahun lalu. Pasalnya, perusahaan Badan Daya Milik Negara (BUMN) akan lebih difokuskan untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional.

“Perkiraan tahun depan masih dalam pengkajian tapi tidak sebesar Rp 49 triliun tahun ini. [Nilai] turunnya belum bisa disampaikan, ” kata Aria usai Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, Senin (22/6/2020).


Tempat menjelaskan, penyetoran dividen tak menjadi fokus di tahun depan, pasalnya perusahaan-perusahaan swasta saat ini menikmati tekanan berat sehingga perusahaan BUMN mau tak mau harus menjelma motor penggerak agar ekonomi positif pasca pandemi Covid -19.

“Status ada penurunan penerimaan dividen. Kita tidak sungguh-sungguh berharap dari dividen yang ana minta supporting terjadinya pertumbuhan berangkat bagaimana lebih, bukan benefit korporasi tapi benefit kepentingan bangsa, negeri, rakyat lebih besar, ” lanjutnya.

“Kalau dikejar dividen justru terjadi yang lebih korporatif ya ini meleset tujuan kita karena sektor private berat jadi BUMN harus proaktif dan ekspansif makanya kita berikan dukungan, ” tandasnya .

Maklumat tersebut juga disampaikan saat  Komisi VI DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan 17 BUMN  yang mendapatkan dana bantuan pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 143, 63 triliun.

Aria Bima mengatakan rapat ini ditujukan untuk meminta penjelasan kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana dari pemerintah. Hal tersebut terkait dengan dana yang digelontorkan jumlahnya tidak kecil.

“Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita kudu tahu secara detail. Pencairan pinjaman pemerintah Rp 108, 48 triliun, PMN Rp 15, 5 triliun, dana talangan Rp 19, 65 triliun, ” kata Aria dari  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini .

Adapun dana yang dimaksud diberikan dalam bentuk pencairan utang pemerintah senilai Rp 108, 48 triliun. Pembayaran ini akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, PT PLN (Persero) Rp 48, 46 triliun, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun dan PT KAI (Persero) Rp 300 miliar.

Selanjutnya ada Perum Bulog sebesar Rp 560 miliar, PT Kimia Farma Tbk ( KAEF ) Rp 1 triliun. Sejumlah perusahaan BUMN Karya seperti PT Hutama Susunan (Persero), PT Waskita Karya Tbk ( WSKT ), PT Wijaya Karya Tbk ( WIKA ) dan PT Jasa Dasar Tbk ( JSMR ).

Kemudian tersedia PMN sebesar Rp 15, 5 triliun yang akan diterima oleh PT Hutama Susunan (Persero) Rp 7, 5 triliun, PT PNM (Persero) Rp 1, 5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp 6 triliun dan ITDC sebesar Rp 500 miliar.

Lalu dana talangan sejumlah Rp 19, 65 triliun dengan akan diberikan kepada PT Garuda Indonesia Tbk ( GIAA ) Rp 8, 5 triliun, PT KAI Rp 3, 5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Krakatau Steel Tbk ( KRAS ) & PT Perkebunan Nusantara (Persero) Rp 4 triliun.

Adapun rapat ini dihadiri sebab seluruh direktur utama dan rangkaian direksi lainnya dari 17 BUMN tersebut.