Monday, November 30

Dear Gamers, Ini Alasan PUBG Mematok Free Fire Wajib Dipajaki

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menarik Pajak Pertambahan Jumlah (PPN) 10% dari game online dari luar negeri seperti Free Fire, PUBG dan Mobile Legend mulai 1 Juli 2020.

PPN 10% akan dikenakan bila para gamers di tanah cairan membeli item seperti skin atau senjata dalam game online. Masa hanya memainkan game tidak mau ditarik PPN 10%.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, & Hubungan masyarakat Dirjen Pajak mengucapkan dengan berlakunya ketentuan ini oleh karena itu produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan ditarik PPN 10%



Itu berarti pembelian layanan dari produk sungguh negeri lainnya seperti Spotify, Netflix, dan beli aplikasi berbayar di Google akan dikenakan PPN 10%. Sebelumnya, transaksi layanan digital sebab luar negeri belum ditarik PPN 10%.

Dengan penerapan PPN ini maka terjadi perlakuan yang sama dengan produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang sudah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

“Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku jalan khususnya antara pelaku di negeri maupun di luar kampung, serta antara usaha konvensional & usaha digital, ” ujar Hestu Yoga Saksama dalam keterangan pers, Jumat (29/5/2020).

“Selain untuk menciptakan kesetaraan antar karakter usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini pula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat istimewa sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19. ”

Hestu Yoga menambahkan pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam periode 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Retribusi sebagai pemungut PPN.

“Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat mengantarkan pemberitahuan secara online kepada Eksekutif Jenderal Pajak, ” terangnya.

Bikin Ekonomi MENODAI Rugi Triliunan

Eks Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara pernah menjelaskan, ketika seseorang mengunduh game online berbayar yang notabene publisher atau studionya dari luar negeri sesuai saja dengan mengalirkan dana ke luar negeri. Apalagi jika kejadian ini terjadi terus menerus, oleh sebab itu defisit neraca pembayaran Indonesia mau semakin melebar.

Dia mengatakan, misalnya harga satu game online sebesar Rp 7. 000 sampai Rp 10. 000 atau sekitar US$ 0, 5, namun ketika yang mengunduh mencapai dua juta orang per hari, tentu membuat dana yang keluar sebab Indonesia cukup besar.

“Kalau kita main game itu kelihatan enggak di NPI? Sekarang sih enggak, tapi yang jelas itu uang Indonesia ke sungguh. Mungkin hanya setengah dolar, tapi kalau yang main dua juta orang, ya itu uang muncul untuk games itu, ” ujarnya.

Oleh karena itu, Mirza mendorong agar generasi penerus bangsa Indonesia, yang sering disebut generasi milenial, mampu menciptakan game sendiri. Bila perlu game dengan mampu menarik perhatian WNA, jadi ketika mereka mengunduh, akan membawa aliran dana masuk ke dalam negeri.

“Bisa enggak kita bikin game? Enggak mampu? Teman-teman kita di ITB, ITS, bikin game yang diproduksi Indonesia? Mungkin sudah ada ya, akan tetapi itu memang bagus kalau mampu. Tapi kan artinya perlu skill, ” kata Mirza.

Selain mendorong generasi milenial Nusantara menciptakan game online berbayar, tempat juga ingin agar anak kerabat bisa lebih menekuni dunia industri kreatif lainnya, seperti perfilman. Menurutnya, jika film karya anak bangsa bisa diputar di luar jati, tentu turut menyumbang aliran sokongan masuk.

“Sekarang banyak PH di Indonesia, dan sekarang kita bisa jadi tuan rumah untuk film-film kita di Nusantara ini. Kalau zaman dulu kami SMA, SMP, nonton film barat semua, film luar negeri, pencak dari Hong Kong. ”

Sementara DJP sendiri menyatakan setiap transaksi jual beli tercatat jasa sudah harus kudu tetap kena pajak. Tak terkecuali para-para provider dan penyedia game yang mengambil untung dari Indonesia.

(dru)