Monday, May 25

PGN dan Pertamina Teken Perjanjian Nilai Gas Hulu US$ 4

Jakarta, CNBC  Indonesia – Sebagai upaya PGN di dalam menjalankan penerapan perpres 40 tarikh 2016, permen ESDM 8 tahun 2020, dan kepmen ESDM No 89. K/2020, PT Perusahaan Udara Negara Tbk (PGN) menandatangani Tulisan Perjanjian dengan Pertamina EP pada Implementasi Atas Penyesuaian Harga Udara Bumi untuk Keperluan Proyek Sumatera Selatan – Jawa Barat & Keperluan Pelanggan PGN Medan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Menguntungkan PGN, Fariz Aziz dan President Director Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, disaksikan oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Kepala SKK MIgas, Dwi Sudjipto, dan Direktur Sempurna PGN, Suko Hartono, Selasa, mencuaikan mekanisme penandatanganan virtual (20/05/2020).

Fariz mengungkapkan kerja sesuai ini dalam rangka untuk menolong dan menindaklanjuti implementasi Permen ESDM 08/2020 dan Kepmen ESDM 89K/2020. Menteri ESDM menerbitkan Permen 08/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Gas Industri serta Kepmen 89K/2020 tentang Pengguna serta Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Oleh karena tersebut, PGN dan Pertamina EP mengabulkan untuk membuat dan pelaksanaan Tulisan Perjanjian ini sebagai perubahan PJBG.



Dengan demikian, PGN & Pertamina EP sepakat untuk mengganti harga gas pada PJBG sesuai Kepmen 89K/2020 menjadi US$ 4/ MMBTU dari harga awal US$ 5, 33/ MMBTU, dengan volume 90 BBTUD. Surat Perjanjian itu berlaku efektif dalam jangka masa 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu untuk PGN Medan dengan volume 7 BBTUD dan harga US$ 4/MMBTU.

Harga penyesuaian sebagaimana yang telah disebutkan, benar sampai dengan berakhirnya jangka masa penyesuaian Harga Gas Bumi dalam Kepmen 89K/2020. Setelah itu, nilai gas bumi yang berlaku adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam PJBG.

“Jangka waktu penyesuaian Harga Gas Bumi bisa diperjanjang, apabila ada keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM dan Pemerintah, ” tambah Fariz.

Ditambahkan bahwa diterbitkannya Permen No 08 tahun 2020 dan Kepmen 89. K tahun 2020 di pertengahan April 2020 yang lengah satunya menetapkan volume gas bumi, maka disepakati besaran volume sejumlah 90 BBTUD sampai tahun 2024 untuk wilayah Sumatera Selatan & Jawa Barat serta volume tujuh BBTUD untuk wilayah Medan secara harga gas hulu sebesar USD 4 per MMBTU oleh ke-2 belah pihak.

“Kami berharap, melalui penandatanganan surat perjanjian ini dapat menjadi metode nyata dalam mewujudkan target negeri untuk mendorong kemajuan industri dan penyediaan listrik yang terjangkau bagi masyarakat, agar bisa berefek membangun pada pertumbuhan ekonomi nasional serta dampak multiplier effectnya bagi kesejahteraan masyarakat, ” ujar Direktur Pokok PGN, Suko Hartono saat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Secara bertahap penyesuaian harga gas di hilir akan dilaksanakan sejalan dengan semangat bahwa gas bumi diharapkan dapat mendorong dan menjadi dalang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tingkatan waktu, akan disesuaikan dengan tingkatan penyelesaian amandemen kontrak di hulu antara PGN dgn produsen. Dimana pada saat bersamaan akan dilakukan selalu pembahasan amandemen PJBG dengan konsumen dan badan pengatur hilir migas untuk penentuan tarif toll fee.

Saat ini pasar niaga gas bumi di Jawa Bagian Barat adalah pasar terbesar dan dilayani oleh integrasi infrastruktur sub holding gas. SSJW sendiri dibangun untuk mendukung kegiatan cara niaga PGN di Jawa Arah Barat dan Sumatera Bagian Daksina dengan mengoptimalkan penyaluran gas dibanding PEP Pagardewa, COPI Grissik, serta FSRU Lampung. Pipa SSJW satu, SSJW 2, Transmisi Jawa Barat Pertagas dan FSRU Lampung era ini dioperasikan secara terintergasi untuk mendukung kehandalan penyaluran gas ke Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

“Langkah awal ini diharapkan menjadi milestone penting bagi peran Sub Holding Gas beserta segenap stakeholder dan juga komitmen PGN dalam menyediakan pasokan gas bumi yang handal dengan harga dengan kompetitif. Sehingga hal ini dapat menjadi modal bagi industri buat meningkatkan daya saing industri. Tak hanya bagi wilayah Jawa Barat dan Medan namun juga bagi kepentingan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang diharapkan oleh Pemerintah, ” tutup Suko. (dob/dob)