Monday, May 25

30 Juta Karyawan Terancam PHK, Tersebut Jeritan Industri Properti

Jakarta, CNBC Indonesia – Pandemi COVID-19 bukan hanya memberikan intimidasi pada masyarakat, melainkan juga di perekonomian dari sektor keuangan tenggat sektor riil. Hal ini benar dari sektor properti yang mulai kesulitan dan terancam ada lebih dari 30 juta tenaga kerja di PHK.

Ketua Umum REI Totok Lusida mengatakan pada masa pandemi ini permasalahan pada sektor properti bukan hanya kemerosotan sales melainkan juga beban operasional. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri perusahaan tetap harus mengakhiri kewajiban THR pada pekerja.

Dia mengungkapkan pemerintah meminta sektor properti tidak melakukan PHK, namun di sisi lain perusahaan masih memiliki tanggung jawab pembalasan kredit perbankan. Pasalnya, kredit simpanan kerja dan konstruksi amat penting bagi pengembang untuk melakukan pendanaan awal.



Menurut Asli jika banyak penjualan tertunda akibat pandemi ini karena masyarakat menahan pembelian, otomatis arus kas pula terganggu, dan berimbas pada kekuatan membayar kredit sehingga pendanaan pengembang pasti akan terpukul.

“Kami harus membayar gaji harus sama, dan jangan tidak PHK tapi tetap bayar bank, penghasilan kita kan tidak ada, ” kata pendahuluan Totok, Kamis (14/05/2020).

Selain membayar gaji pegawai dan kewajiban terhadap bank, menurut Asli masih ada kewajiban pengusaha buat membayar listrik ke PLN & air ke PDAM. Pasalnya biar tutup, properti seperti perkantoran, mall, dan hotel masih harus menunaikan biaya beban minimal PLN.

“Kenapa tetap harus bayar beban minimal, yang suruh tutup kan bukan saya tetapi pemerintah. Tapi PLN sebagai milik pemerintah tetap minta kami membayar. Itu kan memberatkan, karyawan masuk digaji tetapi dikenakan beban minimal, ” jelasnya.

Wakil Kepala Umum Kadin Bidang Properti Hendro Gondokusumo kedudukan sektor properti dengan berkaitan erat dengan sektor lain (backward linkage) dan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain (forward linkage), menjadikan sektor properti memiliki peran pokok pada pembangunan.

Karakteristik industri properti adalah perusahaan memiliki stok namun dalam kedudukan ini tidak bisa melakukan pemasaran. Jika keadaan ini semakin berlarut-larut, dampak terhadap industri properti pun semakin memburuk. Menurutnya kalaupun semula ada rencana pembelian, kebanyakan tertunda karena adanya COVID-19.

“Yang beli tidak ada, lantas kita disuruh setor ke bank. Ini yang tidak mungkin, kami mampu tahan berapa lama? ” ujar Hendro.

Meski begitu menurutnya ketahanan setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga sulit mengetahui secara tentu berapa lama bisa bertahan.

Satu diantara yang menjadi perhatian adalah pengembang segmen MBR sangat rentan di masa seperti ini karena biasanya terdiri dari pengembang kecil atau “UMKM Properti”. Bagian ini lebih rentan terhadap arus kas, sehingga jika tidak tersedia restrukturisasi kredit dan pemulihan ekonomi lainnya bisa berhenti dan tak bisa memulai kembali.

Ketua Bidang Properti Apindo Sanny Iskandar mengatakan sebelum COVID-19 ini melanda industri properti seringkali dilanda masalah perizinan, pertanahan, perpajakan, hingga kepemilikan properti. Situasi ini semakin berat dengan adanya pandemi yang terjadi di Indonesia.

Apalagi sektor properti juga memberikan dampak langsung tenaga kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dia menguatkan properti bukan hanya mall ataupun apartemen, melainkan juga dalam pemasokan satu juta rumah yang menjelma program pemerintah.

“Jangan hanya dianggap bisnis ini komersial semata, dengan jumlah ribuan kongsi yang tergabung. Kalau tidak tersedia pengembang tidak ada kota sendiri, atau kota-kota skala menengah mungil yang berkembang, ” kata Sanny.

Berdasarkan catatan Kadin, Apindo dan Rei, total nama yang disalurkan oleh perbankan kepada 17 sektor industri adalah sebesar Rp 5. 703 triliun, sebesar 17, 9% disalurkan untuk daerah realestat sebesar Rp 1. 024 triliun. Nilai ini terdiri lantaran kredit konstruksi Rp 351 triliun, kredit realestat Rp 166 triliun dan KPR KPA Rp 507 triliun.

Dari total tersebut yang disalurkan ke zona properti senilai Rp 62 triliun di antaranya adalah kredit pangkal kerja jangka pendek. Berdasarkan strukturnya, Rp 51, 1 triliun (82%) penyalurannya ditujukan untuk modal kegiatan perusahaan properti terbuka.

Perlu dicermati bahwa 24% atau senilai Rp 12, 5 triliun berupa kredit modal kegiatan perusahaan properti terbuka tersebut merupakan hutang jangka pendek yang perlu ditangani secara cepat. Jika datang ada permasalahan, maka akan berdampak pada kelangsungan perusahaan, proyek, serta masyarakat yang membutuhkan.

“Pengembang berusaha keras tidak PHK, sampai berapa lama tahan bersandar restrukturisasi. Kami disurati agar tak PHK, tetapi tetap bayar bank. Tolonglah ketegasannya, ” ujar Totok.

Sebagai informasi dari hasil kajian terbatas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia & Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo), bahwa industri properti dan industri turunannya memiliki 30, 34 juta pelaku. Kalau industri ini jatuh dalam krisis, maka sebagian hingga seluruh pekerja tersebut akan terancam terhambat penghasilannya hingga terjadi pemutusan ikatan kerja (PHK).

“Belum lagi ditambah dengan sektor informal dengan juga ikut terdampak seperti kontrak kontrakan dan warung-warung untuk para-para pekerja lapangan, ” kata dia. “Jadi kita semua harus mencari jalan agar industri properti ini jangan sampai terganggu karena ada 30 jutaan pekerja yang berpotensi terdampak. Ini khan jumlah yang sangat besar dan tidak main-main, ” ujar Sanny. (dob/dob)

Lanjut baca Data HK